Oleh : Naomi Leah Christine )*
ProNews.id- Semua pihak berkolaborasi dan berperan penting untuk ciptakan Pemilu damai. Pemilu 2024 harus sukses dan penuh perdamaian. Jangan ada kekacauan, terorisme, bahkan radikalisme. Masyarakat menciptakan Pemilu yang aman dan damai serta bersinergi dengan aparat keamanan dan pihak-pihak lain.
Pemilu 2024 sudah didepan mata dan sebentar lagi masa kampanye dimulai. Jelang Pemilu masyarakat mulai meningkatkan kewaspadaan karena rawan gesekan, ketika ada oknum yang sengaja menebar kebencian, terutama didunia maya. Jangan sampai ada kekacauan saat Pemilu karena berpotensi menggagalkan pesta demokrasi tersebut, padahal program wajib ini harus dijaga agar 100% sukses.
Untuk mensukseskan Pemilu dan mewujudkan Pemilu damai dan tentram maka semua pihak memiliki peran penting dan saling berkolaborasi. Pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan dalam Pemilu untuk memperkuat narasi Pemilu damai di masyarakat. Pemilu tidak boleh menimbulkan perpecahan dan merusak tata kehidupan bernegara.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa Pemilu menjadi sarana mewujudkan kedaulatan rakyat. Ketika Pemilu berakhir maka semua pihak harus mengikuti kepemimpinan yang memenangkan Pemilu.
Mahfud MD menambahkan, Pemilu 2024 harus berlangsung dengan damai. Jangan sampai ada perpecahan saat Pemilu gara-gara ada intrik politik. Dalam artian, saat Pemilu bisa saja ada gesekan dan intrik politik karena ada persaingan antar caleg dan partai. Namun jangan sampai persaingan menjadikan Pemilu sebagai ajang peperangan, bahkan pertumpahan darah.
Jika ingin ada Pemilu damai maka masyarakat wajib mewujudkannya dengan mengurangi gesekan. Berkampanye boleh saja, asal taat aturan. Misalnya kampanye pada tanggal yang diperbolehkan dan tidak boleh mendahului, karena melanggar aturan dari KPU dan Bawaslu. Saat ada yang ditegur maka tidak boleh marah, karena ia melakukan kesalahan.
Kemudian, masyarakat mewujudkan Pemilu damai dengan cara kolaborasi dengan aparat keamanan, KPU, Bawaslu, dan pihak lain. Jika ditemukan ada kecurangan maka bisa dilaporkan. Dengan cara ini maka akan diteruskan ke pihak berwajib.
Seluruh pemangku kepentingan harus bertanggung jawab mewujudkan Pemilu damai dengan memperkuat narasi Pemilu damai dimasyarakat. Hal ini juga didukung oleh pers sebagai pihak yang menyebarkan berita ditengah masyarakat. Berita yang ditampilkan harus yang sebenarnya dan berisi edukasi serta perdamaian. Jangan malah membuat media cetak atau online yang menyebar hoaks karena akan merusak pemilu.
Badan Pengawas Pemilu Kota Cirebon mengajak media massa untuk mewujudkan pemilihan umum damai pada 2024. Komisioner Bawaslu Kota Cirebon, Supriyan, mengatakan, sebagai salah satu pilar demokrasi, peran media massa sangat dibutuhkan dalam pemilu. Pihaknya mengajak seluruh media massa di Kota Udang untuk bersama Bawaslu mengawasi seluruh tahapan Pemilu 2024.
Dalam artian, kesuksesan pemilu berawal dari pengawalan media massa yang meliput acara pencoblosan dan penghitungan suara hingga ke desa-desa terpencil. Dari liputan tersebut maka terkuaklah banyak fakta dilapangan. Mulai dari pelanggaran berupa penggelembungan suara, pemaksaan pemilihan calon legislatif, hingga serangan fajar alias pemberian uang sogokan sebelum pemilu dimulai.
Media massa harus berkontribusi dalam mewujudkan pemilu damai, penyebabnya adalah karena mereka corong suara masyarakat sehingga problem yang ada di tengah lapangan bisa terkuak. Ketika ada jurnalis maka pihak yang akan berbuat kecurangan akan takut karena akan ketahuan dan dilaporkan kepihak berwajib.
Sementara itu, para tokoh lintas agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda lintas agama, tokoh ormas dan ASN lingkup Kanwil Kemenag Sultra, kompak meneken deklarasi damai kerukunan umat beragama jelang Pemilu, pada tanggal 18 Juli 2023.
Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sultra, Muhammad Saleh, menyatakan bahwa deklarasi damai ini tentu sangat penting dalam menjaga kondusifitas di Sultra, khususnya menjelang pesta demokrasi. Keterlibatan semua elemen dalam deklarasi ini sangat penting untuk menyatukan pemahaman dan persepsi dalam menciptakan suasana kondusif, dan damai di tengah masyarakat.
Saleh melanjutkan, untuk memelihara stabilitas masyarakat menjadi tugas bersama, bukan hanya tugas TNI dan Polri. Karena itu ia berharap, menjelang dan sampai Pemilu 2024 nanti, masyarakat dapat menjaga situasi Sultra tetap kondusif.
Pemilu damai wajib diwujudkan tak hanya di Sultra tetapi juga diseluruh Indonesia. Masyarakat mampu berperan besar untuk menciptakan Pemilu yang damai. Pemilu adalah ajang untuk memilih pemimpin dan calon legislasi baru. Jangan dijadikan tempat peperangan atau permusuhan sengit karena terlalu mendukung partai politik atau capres tertentu.
Semua pihak berperan penting untuk menciptakan Pemilu 2024 yang damai dan kondusif. Untuk mewujudkan Pemilu damai bukan hanya jadi tugas aparat keamanan, pemerintah, KPU, dan Bawaslu. Namun masyarakat juga bisa menjaga Pemilu damai dengan cara menghindari hoaks, dan berkolaborasi dengan semua pihak. Media massa juga wajib menjaga perdamaian dalam Pemilu dengan memberitakan yang jujur dan tidak menyebarkan hoaks serta propaganda.
)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Media Inti Nesia