JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI, Darul Siska, mengusulkan agar pemerintah meluncurkan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) berlebihan. Ia menekankan perlunya dukungan regulasi untuk memperkuat upaya ini.
“Perlu program kampanye nasional bagaimana kita mewaspadai atau meningkatkan literasi masyarakat terhadap GGL,” ujar Darul dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Konsumsi GGL di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Darul menekankan pentingnya penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya konsumsi GGL secara berlebih. “Penyuluhan yang lebih banyak, juga dengan regulasi yang kita miliki atau ada perubahan-perubahan, kita lakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat,” tambahnya.
Penyuluhan ini dianggap penting untuk menyadarkan masyarakat akan ancaman penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, kanker, dan penyakit jantung yang bisa timbul akibat konsumsi GGL berlebihan. Edukasi dini diperlukan karena sebagian besar penyakit akibat konsumsi GGL berlebih muncul saat seseorang memasuki usia 40 tahun ke atas.
“Dengan demikian, masyarakat mulai menyadari bahwa ini (konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan) ada bahayanya, karena kita baru tersadar di umur 40 ke atas,” jelas Darul.
Komisi IX DPR RI juga berencana membentuk panitia khusus (Pansus) lintas komisi untuk menangani masalah konsumsi GGL berlebih. “Karena ini multisektor yang menanganinya, saya menganggap bahwa Panja ini tidak cukup. Saya bersaran ini harus ada Pansus yang lintas komisi,” kata Darul.
Pansus ini nantinya akan berperan memantau secara terus menerus penanganan konsumsi GGL berlebih oleh pemerintah.
Darul Siska menggarisbawahi pentingnya kampanye nasional dan penyuluhan reguler untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya konsumsi GGL berlebih. Dengan dukungan regulasi dan pembentukan Pansus lintas komisi, diharapkan penanganan masalah ini dapat dilakukan secara lebih efektif dan komprehensif, mengurangi risiko penyakit tidak menular di masyarakat.
[**/IND]
- Anggota DPR
- Anggota Komisi VII DPR RI
- Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan menilai penurunan pagu indikatif ini tidak sejalan dengan semangat Kabinet Indonesia Maju yang mengedepankan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Bahaya gula garam dan lemak berlebihan
- DPR
- DPR RI
- DPR RI dan Parlemen Inggris Bahas Transisi Energi di IPU Bali
- DPR RI Desak BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Perlindungan Sosial bagi Pekerja
- Gedung DPR RI
- Jakarta